Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUSTEK ANIM HA Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis Paedagogie Media Kependidikan, Keilmuan dan Keagamaan STKIP MUHAMMADIYAH SAMPIT Jurnal Fundamental Justice
Jayadi Jayadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Fundamental Justice

 1 
Implementasi Whistleblower Dalam Penegakan Korupsi Di Indonesia Jayadi Jayadi; Nakzim Khalid Siddiq; Muhammad Rosikhu
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1900

Abstract

Saksi pelapor mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana khususnya perkara pidana korupsi, oleh karena itu kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi pelapor senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana korupsi yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang demikiannya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektifitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas korupsi.Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Pasal 52 KUHAP menjamin pemberian keterangan secara cuma-cuma oleh saksi kepada penyidik atau hakim. Restorasi itu sendiri adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku, dan ganti rugi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara. Perlindungan hukum terhadap saksi melalui perangkat hukum administrasi bertujuan untuk mengatur bagaimana seharusnya aparat penegak hukum (khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) bertindak atau mengambil tindakan terhadap saksi di bidang administrasi. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Co-Authors Acep Ponadi Damis Hardiantono Euis Hermiati Fahriya Puspita Sari Frederik Haryanto Sumbung Ika WAHYUNI Mariyanah Mariyanah Muchlis Alahudin Muhammad Rosikhu Nakzim Khalid Siddiq Novianti Rahmawati Paulus Mangera Raden BP Laksana Sudijono Sudijono Teguh DARMAWAN Wahyu DWIANTO Widya FATRIASARI Yusuf Amin